Wednesday, 18 January 2012

MAKALAH SOSIOLOGI HUKUM


KATA PENGANTAR




Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dimana atas berkat dan ridho nya penulis bisa menyelesaikan makalah “MASALAH SOSIAL”FAKTOR KEMISKINAN ” dengan sangat baik.
Makalah ini disusun agar pembaca dapat memahami masalah social yang terjadi pada  masyarakat luas khususnya factor kemiskinan. Factor yang seharusnya diperhatikan oleh lembaga pemerintahan guna baik meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan,maka dari itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam perbaikan makalah ini.
Terimakasih





Medan, Januari 2012



                                                                                      Penulis



DAFTAR ISI



Kata pengantar....................................................................................2
Daftar Isi.............................................................................................3
BAB I.PENDAHULUAN.................................................................4
Latar belakang Masalah...……………...……………………………4
BAB II PERMASALAHAN.............................................................5
Rumusan Masalah...............................................................................6
Batasan Masalah.................................................................................6
BAB III PEMBAHASAN.................................................................7
Defenisi Kemiskinan..........................................................................7
Penanganan masalah berbasis masyarakat......................................7-8
Upaya penanganan masalah kemasyarakatan.................................9-10
Teori tentang pembangunan nasional..............................................11
-Pendekatan Pembangunan bangsa..................................................12
-Pendekatan Pembangunan Ekonomi..............................................13
Studi tentang perubahan..................................................................13
Perubahan paradigma ilmu sosiatri.................................................14
Proses perubahan sosial dalam konteks global...............................15
BAB IV  PENUTUP......................................................................16
A.Kesimpulan..................................................................................16
B.Saran............................................................................................16
Daftar Pustaka...............................................................................17
BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH
Untuk memahami masalah kemiskinan lebih lanjut perlu diketahui dan ditelusuri latar belakangnya. Dengan memahami latar belakangnya akan lebih mudah diindetifikasi sifat, keluasan dan kedalaman masalahnya. Dalam proses berikutnya, pemahaman latar belakang masalahnya ini juga sangat bermanfaat guna menentukan langkah-langkah sebagai upaya menanganinya.
Kemiskinan merupakan akibat dari sifat malas, kurangnya kemampuan intelektual, kelemahan fisik, kurangnya ketrampilan dan rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan disekitarnya. Dalam perkembangan lebih lanjut, pandangan ini juga memasukkan faktor individual lain berupa adopsi budaya kemiskinan dan rendahnya need for achievement sebagai faktor penyebab kemiskinan (Hardiman and Midgley,1982:51), pendek kata kemiskinan lebih dilihat dari cacat dan kelemahan individual. Sebagai misal, karena mempunyai sifat pemalas maka terjadi segan untuk bekerja keras guna meningkatkan kondisi kehidupannya. Demikian juga karena kemampuan intelektual dan pengetahuannya rendah mengakibatkan kurang mampu unutuk mengantisipasi berbagai peluang ekonomis yang terbuka, sehingga membuat pendapatannya tetap rendah dibandingkan anggota masyarakat yang lain.
Intinya ada 5 faktor yang menyebabkan kemiskinan, yaitu :
- Faktor individual                                                      – Faktor Struktural
- Faktor Keluarga                                                        – Faktor sub budaya
- Faktor Agensi



BAB II
PERMASALAHAN

Masalah kemiskinan terkait dengan konsep standar hidup, pendapatan, distribusi pendapatan, stratifikasi sosial, struktur sosial dan bentuk diferensiasi sosial yang lain. Di dalam pengukuran tingkat kemiskinan, konsep taraf hidup (level of living) misalnya, tidak cukup dilihat dari sudut pendapatan, akan tetapi juga perlu melihat faktor pendidikan, kesehatan, perumahan dan kondisi sosial yang lain. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada.
Yang  dapat menjadi sumber masalah yaitu proses sosialisasi dan bencana alam.
Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain :
1. Faktor Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran, dll.
2. Faktor Budaya   : Perceraian, kenakalan remaja, dll.
3. Faktor Biologis  : Penyakit Menular , Keracunan, dll.
4. Faktor Psikilogis : Penyakit syaraf , aliran sesat , dll.
Masalah sosial yang sangat terasa di saat sekarang ini adalah realita kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kita semua menyadari bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya tetapi masih banyak kita temui permukiman masyarakat miskin hampir di setiap sudut kota.Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai pemukiman masayarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan.

RUMUSAN MASALAH
v    Apa defenisi daripada kemiskinan itu sendiri
v    Bagaimana Penanganan masalah berbasis masyarakat
v    Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memerangi kemiskinan yang  dialami masyarakat banyak
v    Bagaimana perubahan nasional,paradigma dan  perubahan social dalam konteks global
BATASAN MASALAH
v    Mengarah pada factor kemiskinan yang dialami masyarakat era ini
v    Upaya yang harus dilakukan untuk menangani kemiskinan dan,
v    Perubahan sosial dalam konteks global yang melibatkan negara tetangga ikut berpartisipasi.

BAB III
PEMBAHASAN

DEFINISI KEMISKINAN
Pengertian konvensional kemiskinan hanya berdimensi tunggal: pendapatan kurang, distribusi kekayaan tidak merata, menyebabkan seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan sehari-hari.Di sini ada dua isu sentral. Pertama, ketersediaan lapangan kerja. Kedua, upah minimum yang menjadi instrumen penting guna melihat tingkat pemerataan distribusi pendapatan.Pertama, menggunakan model perbandingan antarlapisan sosial yang bertujuan menjelaskan fakta-fakta empiris perbedaan distribusi pendapatan berdasar kelompok masyarakat. Kedua, menerapkan model regresi guna mengukur upah pekerja berdasar teori modal manusia.


PENANGANAN MASALAH BERBASIS MASYARAKAT.
Apabila studi masalah sosial dianggap sebagai suatu proses, maka penanganan kemiskinan sebagai salah satu bentuk masalah sosial selalu terkait dengan pemahaman terhadap latar belakang atau faktor-faktor yang di anggap sebagai sumber masalah.Strategi dan pendekatan dalam nenangani masalah akan sangat di tentukan oleh pendekatan yang digunakan dalam memahami latar belakang masalahnya. Dalam hal ini upaya pembangunan masyarakat akan lebih di titik beratkan pada peningkatan kualitas manusianya sehingga dapat berfungsi lebih efektif dalam upaya peningkatan taraf hidupnya.Sementara itu apabila kemiskinan dianggap merupakan akibat dari kelemahan struktur dan sistem maka strategi  penanganan kemiskinan lebih di titik beratkan pada perubahan sistem dan perubahan struktural.
Di samping itu perubahan struktural juga di maksutkan sebagai upaya pemberdayaan lapisan miskin sehingga akan memberi peluang yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam posisi tawar.
Dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat desa, Long (1977: 144) mengetegahkan adanya dua pendekatan utama.pendekatan ini tidak melakukan perubahan mendasar dalam sistem dan struktur sosial sehingga memungkinkan kesinambungan dan bertahannya institusi sosial dan sistem pemilikan tanah.Di banding pertanian pendekatan ini pernah diimplementasikan secara luas dalam bentuk revolusi hijau, yang di indonesia salah satunya dalam program bimas dam inmas.Dengan cara tersebut dapat terwujud dengan adanya redistribusi penguasaan resources yang memungkinkan berkurangnya konsentrasi penguasaan pera petani, dapat bekerja bagi tanah miliknya sendiri.
 Kecenderungan tersebut juga menjadi bahan pemikiran berbagai lembaga penyandang dana internasional yang memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara sedang berkembang. Mereka mengharapkan agar bantuan tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk kelompok sasaran lapisan masyarakat yang paling membutuhkan yaitu mayoritas penduduk miskin. Untuk maksud tersebut selama dasawarsa 1970-an muncul tiga strategi dasar.
3 strategi dasar tersebut adalah           :
Bantuan di salurkan ketempat mayoritas penduduk miskin melalui program pembangunan desa terpadu
Bantuan dipusatkan untuk mengatasi cacat standar kehidupan orang-miskin melalui program bantuan dasar manusia


UPAYA PENANGANAN MASALAH KEMISKINAN

Pembangunan sosial di Indonesia, hakekatnya merupakan upaya untuk merealisasikan cita-cita luhur kemerdekaan, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya pemenuhan kesejahteraan sosial menyeruak menjadi isu nasional. Asumsinya, kemajuan bangsa ataupun keberhasilan suatu rezim pemerintahan, tidak lagi dilihat dari sekedar meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Kemampuan penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial pun menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Seperti penanganan masalah kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial maupun korban bencana alam dan sosial.
Kemajuan pembangunan ekonomi tidak akan ada artinya jika kelompok rentan penyandang masalah sosial di atas, tidak dapat terlayani dengan baik. Bahkan muncul anggapan jika para penyandang masalah sosial tidak terlayani dengan baik, maka bagi mereka kemerdekaan adalah sekedar lepas dari penjajahan? Seharusnya kemerdekaan adalah lepas dari kemiskinan?.
Untuk itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial terus dikembangkan bersama dengan pembangunan ekonomi.  Tidak ada dikotomi di antara keduanya. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan Nancy Birdsal (1993) yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah juga pembangunan sosial.  Tidak ada yang utama diantara keduanya. Pembangunan ekonomi jelas sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara, namun pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, tetap tidak akan mampu menjamin kesejahteraan sosial pada setiap masyarakat. Bahkan pengalaman negara maju dan berkembang seringkali memperlihatkan jika prioritas hanya difokuskan pada kemajuan ekonomi memang dapat memperlihatkan angka pertumbuan ekonomi. Namun sering pula gagal menciptakan pemerataan dan menimbulkan  menimbulkan kesenjangan sosial. Akhirnya dapat menimbulkan masalah kemiskinan yang baru. Oleh karenanya penanganan masalah kemiskinan harus didekati  dari berbagai sisi baik pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan sosial.
Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang mengangkat hubungan kekuasaan/kekuatan yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial.
Adapun konteks keterberdayaan itu dapat mencakup
Ø     Perubahan sikap ; masyarakat miskin didorong, dibimbing dan dibantu kearah perilaku prososial yang normatif.
Ø     Peningkatan partisipasi sosial; Masyarakat yang merupakan sasaran kebijakan kesempatan turut berpartisipasi, bukan saja dalam hal mengambil keputusan-keputusan khusus, tetapi juga dalam hal merumuskan definisi situasi yang merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Sehingga arah pembangunan menjadi berpihak pada masyarakat khususnya masyarakat miskin.
Ø     Solidaritas sosial ; pemberdayaan sosial mampu menciptakan suatu kondisi atau keadaan hubungan antara individu/kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama .
Ø     Peningkatan kondisi ekonomi warga masyarakat ; melalui pemberdayaan sosial diharapkan terjadi peningkatan kondisi ekonomi dan peningkatan pendapatan warga,  khususnya warga miskin.
Ø     Peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga miskin ; lembaga keluarga miskin adalah juga sasaran pokok dalam pengentasan kemiskinan yang tujuannya untuk mengembalikan fungsi keluarga yang diharapkan, dimana fungsi ini semakin memudar seiring dengan ketidakmampuan menampilkan fungsi sosial warga miskin
Ø     Perubahan orientasi nilai budaya ; dari keseluruhan aspek pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka perubahan orientasi nilai budaya menjadi muaranya yang tentunya memerlukan proses yang tidak mudah.  Perubahan dari sifat warga miskin seperti, apatis, malas, masa bodoh, menghalalkan segala cara, menuju pada orientasi nilai budaya yang prososial menjadi tujuan utama pada pengentasan kemiskinan.

TEORI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL

Sebagai suatu proses, pembangunan nasional adalah merupakan rangkaian perubahan majemuk dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Di Indonesia sendiri, kelihatannya pembangunan ekonomi sangat tergantung dengan kestabilan politik.
Pembangunan masyarakat sebagai suatu proses dinamis menuju keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern. Untuk mencapai diperlukan perpaduan ilmu, seperti: ekonomi, sosilogi, teologi dan antropologi. Dari pendekatan dan analisa kritis tentang perkembangan ekonomi, maka harus didekati dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dimaksud, seperti ekonomi pembangunan, sosiologi pembangunan, pembangunan politik, teknologi pembangunan, administrasi pembanguan dan sebagainya.

Hubungan antara ekonomi dan politik sangat dekat dan sangat sulit dipisahkan, bahkan saling inter-dependen yang sangat kuat sekali. Untuk pembangunan ekonomi biasanya syarat-syarat sosial politik sudah terpenuhi terlebih dahulu. Ke duanya dapat dijalankan secara simultan, apabila suatu bangsa sudah mencapai tingkat kematangan tertentu dalam bidang sosial dan politik.
Dua frase ini sangat penting proses suatu pembangunan, yaitu: “konsolidisasi politik” dan “rekonsiliasi ekonomi”. Yang dimaksudkan dengan “konsolidasi politik” adalah kebersamaan semua komponen politik, dengan menghargai perbedaan dan kesamaan mereka masing-masing, dan bersama-sama membangun negara Indonesia berdasarkan sistem demokrasi. Dalam hal ini tidak mengenal mayoritas dan minoritas dalam berpolitik.

*      PENDEKATAN PEMBANGUNAN BANGSA (SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT)
Pengertian pembangunan bangsa agaknya telah mengalami suatu perkembangan penting, baik dalam pengertian maupun ruang lingkup. Dalam ruang lingkup tampak dua aspek permasalahan:
1.Mengenai pembangunan politik dan
2.Mengenai pembangunan sosial budaya. Masalah kebudayaan sangat penting untuk diperhatikan. Karena budaya telah mengalir dalam hidup masyarakat. Secara antropologis manusia telah dibelenggu oleh adat istiadatnya. Bahkan, kadang-kadang hal tersebut menjadi penghambat proses pembangunan. Sering terjadi konflik antara kebudayaan dan modernisasi. Hal lian yang perlu diperhatikan adalah agama. Agama dan kebudayaan sering kali telah lebur dalam kehidupan manusia. Sehingga sangat membedakan mana yang agama dan mana yang kebudayaan. Karena eratnya hubungan pemabnguan politik dan kebudayaan, maka berkembanglah aliran pemikiran dalam ilmu politik yang disebut sebagai Kebudayaan Politik.





*      PENDEKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI (ECONOMIC DEVELOPMENT)
Permikiran perkembangan teori pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: Dasar aliran ini adalah individualisme. Setiap produsen dan konsumen meredeka bertindak, pembentukan harga didasarkan kepada hukum permintaan dan penawaran di pasar, menjadi dasar pengambilan keputusan. Harga yang terbentuk atas dasar mekanisme pasar tersebut, dengan sendirinya akan mempengaruhi “produksi, alokasi, pendapatan dan konsumsi”. Mekanisme pembentukan harga akan membawa segala hubungan ekonomi secara otomatis ke jurusan persesuaian kepada keadaan seimbang.


STUDI TENTANG PERUBAHAN

1.Mempelajari sejarah studi tentang perubahan
2.Mendiskusikan sifat tentang pendidikan perubahan
3.Mempresentasikan sebuah variasi struktur berpikir tentang perubahan
4.Menjelaskan tiga prespektif rencana perubahan
5.Menghubungkan beberapa aspek tentang proses perubahan kepada bukti-bukti dari perubahan yang direncanakan.
Proses dari Perubahan dan Penemuan Bukti
6.Perubahan berlangsung secara terus menerus
7.Perubahan menyebabkan kegelisahan dan ketidakpastian
8.Dukungan teknik dan psikologi sangat diperlukan
9.Belajar ketrampilan yang baru merupakan suatu perkembangan dan kenaikan nilai-nilai sosial.
10.Hubungan antara organisasi pendidikan dan seseorang yang menjadi agen pembaharu akan dapat dirasakan setelah terbukti melalui proses perubahan. Setiap orang harus siap menjadi agen pembaharuan untuk dirinya sendiri.
11.Perubahan yang membawa keberhasilan selalu melalui dorongan dan dukungan.




PERUBAHAN PARADIGMA ILMU SOSIATRI

Setiap perubahan sosial selalu mencakup pula perubahan budaya, dan perubahan budaya akan mencakup juga perubahan sosial. Sosiatri merupakan ilmu sosial terapan (applied science), yang dalam pengembangannya mengandalkan realita yang terjadi di dalam masyarakat, berkaitan dengan masalah sosial yang perlu diselesaikan (pandangan awal perkembangan) dan penyesuaian kebutuhan dengan sumber daya yang ada (pandangan hasil perkembangan).
Aktivitas ilmiah mempermudah perubahan budaya. Inovasi baru di bidang keilmuan memperoleh ruang dan kesempatan formal.Akumulasi hanyalah salah satu segmen di dalam proses revolusi untuk mencapai kemajuan ilmu. Jadi paradigma merupakan suatru bingkai atau frame yang membuat ilmuwan terfokus pada apa yang menjadi perhatiannya berkaitan dengan suatu kondisi atau objek.
Perubahan paradigma dalam ilmu sosial yang dijadikan sebagai acuan kerja dan pelaksanaan proyek sosiatri jelas akan turut mengakibatkan perubahan dalam paradigma sosiatri sebagai ilmu. Di bidang ilmu alam akan dengan dengan mudah ditemukan perubahan paradigma mendasar yang selanjutnya mempengaruhi kehidupan manusia.



Globalisasi mau tidak mau harus dilalui oleh seluruh negara di dunia ini. Hubungan antar negara menjadi sedemikian penting pengaruhnya dalam mewujudkan kehidupan masin-masing negara terlebih ketika era globalisasi tiba. Selain peran negara lain (negara maju), perubahan sosial di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh organisasi internasional dan bahkan perusahaan multi nasional. Dominasi negara maju dapat dilihat dari berbagai bantuan yang masuk ke nagara berkembang atas nama modernisasi.
 Modernisasi diangap sebagai jalan untuk meraih kemajuan negara berkembang. Organisasi internasional mempunyai peran yang hampir sama dengan negara maju. Berbagai kesepakatan dan kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak yang sangat nyata bagi Negara berkembang. Hal ini terjadi karena memang organisasi internasional didominasi oleh negara maju.



BAB IV
PENUTUP


A.  Kesimpulan
Penanganan kemiskinan memerlukan keterlibatan semua Pihak. Lintas fungsi maupun lintas sektor. Oleh karena itu, upaya sinergi perlu terus dilakukan agar tidak terjadi saling tumpang tindih dalam penanganannya. Tentunya langkah awal ke arah itu dapat dilakukan dengan mendasarkan pada data penyandang miskin yang riil dan valid.
Semoga segala upaya kita menangani kemiskinan semakin hari semakin mampu membawa pada kejayaan bangsa.

B. Saran
Khusus untuk masyarakat Indonesia penyusunan hukum yang hanya berorientasi tujuan tanpa memperhatikan sarana yang diperlukannya tidak akan efektif menimbulkan perubahan,Namun demikian kita harus selalu berusaha dalam mewujudkan perubahan sosial masyarakat serta Perlunya pemahaman aspek sejarah pembangunan masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat.faktor kemiskinan hanya akan dapat di tanggulangi dengan system orientasi pemerintahan  yang memihak kepada masyarakat dan yang mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan bukan sebaliknya!!

DAFTAR PUSTAKA





SOETOMO, Penerbit Pustaka Pelajar, MASALAH SOSIAL DAN UPAYA PEMECAHANNYA
Mochtar Kusumaatmaja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung.
___________________, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Jakarta.
Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah dalam studi Hukum dan Masyarakat, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1985.
Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet.vii, 2006.

No comments:

Post a Comment